Kapitalisme dalam pendidikan di Papua

Gambar ilustrasi. dok: google

Kapitalisme adalah sistem atau paham ekonomi politik yang menjadikan modal sebagai ukuran. Penanaman modal melalui kegiatan industri adalah contoh kehadiran kapitalisme, sistem ini merujuk pada keuntungan sebesar-besarnya kepada orang atau kelompok tertentu. Modal bersumber dari pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri-ciri persaingan dalam pemasaran bebas. kapitalisme muncul sejak abad ke-16 di bagian Eropa Barat (baca: Revolusi Industri), berawal dari penemuan mesin uap. Pasti paham perkembangan kapitalisme tidak terlepas dari pemikiran Adam Smith.Filsuf kelahiran Skotlandia, 5 Juni 1725 banyak menyumbangkan idenya dalam eksploitasi sumber daya alam dan manusia secara terus-menerus. Referensi pikiran Adam Smith dapat dibaca dalam buku “KekayaanBangsa ”.

Pendidikan adalah proses belajar dan mengajar . Pendidikan adalah cara mentransfer atau berbagi ilmu pengetahuan melalui sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Sistem pendidikan berupa pelatihan, dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan didik. sedangkan sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.

Bagaimana kapitalisme mendominasi?

Kapitalis mulai mendominasi pendidikan dengan memakai semua sektor. Ada 3 pengaruh besar kapitalisme dalam pendidikan di Papua:

1. Agama, pendidikan di Papua dikuasai oleh sistem spiritual. Misalnya: Penjajahan Belanda di Papua abad ke 19 diawali dengan penyebaran agama kristen. Penyebaran agama katolik di Papua tidak terlepas dari kepentingan kerajaan spanyol dalam menjelajahi Pulau Papua abad ke-16. Penyebaran agama islam tidak terlepas dari kepentingan kesultanan Tidore dalam jangkauan kekuasaannya. Hingga kini agama samawi terus bertambah di Papua, namun belum mampu menjamin kebutuhan orang asli Papua dalam membangun kesadaran progresif. gereja sering memberikan beban derma atau uang sumbangan sukarela kepada masyarakat, namun program dampak yang menjawab kebutuhan masyarakat sangat minim.
2. Pemerintah Indonesia, perbedaan sistem pendidikan per periode waktu oleh Pemerintah Indonesia di Papua. 1961 Trikora, 1962 terjadi mobilisasi militer ke Papua, hingga 1998 terjadi operasi militer yang menggunakan 500.000 orang Papua (Human Right Watch), hal ini membuktikan sistem pendidikan ala militer atau pemaksaan, kamus dan teror. Dibuktikannya dengan menjamurnya sekolah Inpres untuk membangun sekolah dasar. Pada tahun 1960-2000 ada pola yang 'Wajib sekolah formal' oleh negara. Era otsus 2001-2021 terbukti bahwa dengan mengalirnya dana otsus di Papua, menyebabkan semakin menjamurnya sekolah-sekolah swasta milik agama, kapital dan pemerintah corak swasta.
3. Pendidikan Swasta, sistem pendidikan swasta terus menjamur. Misalnya di Kota Jayapura: 1 Kampus milik negara Universitas Cendrawasih, sedangkan milik swasta: USTJ, YAPIS, IS Kijne, Akademi Kesehatan, Umel Mandiri, dsb. Hal ini membuktikan menjamurnya kapitalisasi pendidikan. Universitas milik negeri akan mendapatkan subsidi-subsidi sedangkan milik swasta tidak. Kemudian dibatasi dengan fasilitas dan kualitas pengajaran (akreditasi). Negara tidak menjamin maupun peluang kerja bagi lulusan universitas swasta hanya mewajibkan sekolah. Mahalnya biaya sekolah juga akreditasi yang tidak jelas membuat banyak anak-anak Papua yang harus keluar Papua untuk mengenyam pendidikan meskipun kondisi sistem pendidikannya mirip.

Pemerintah Indonesia meraup keuntungan dari sistem pendidikannya. Hal ini mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. peserta didik telah dibagi-bagi dalam kluster-kluster jurusan. Hal ini ditujukan agar peserta didik dapat fokus pada keterampilan tertentu. Skil tertentu yang dimaksud adalah menjawab kebutuhan kapitalisme, kebutuhan tenaga kerja yang handal dan dapat layak pakai. Semakin banyak tenaga maka upahnya bisa lebih murah.Hal ini juga terjadi di Papua, bahkan orang asli Papua diperlakukan sebagai manusia kelas II apalagi perempuan Papua, hal ini membuktikan bahwa pola pikir kapitalisme terinfiltrasi dalam sistem pendidikan di Papua.

Ekonomi masyarakat Papua mengalami kehancuran , akibat kerusakan alam (sebagai tempat hidup hidup), merusak lahan, kerusakan dan kerusakan tatanan masyarakat asli Papua. Masyarakat Papua yang kolektif dan membangun sistem pemerintahan sendiri memperbaiki dan mengganti sistem sistem kapitalisme oleh Indonesia. Negara juga memproduksi budaya individualistik, dan konsep keluarga inti. Upaya negara ini agar rakyat papua mudah dikontrol oleh negara kemudian disigma miskin karena tidak memenuhi standar hidup yang diterapkan. 1967 kontrak karya PT. Freeport Mc. Moran sebagai awal mula kapitalis global mengeksploitasi dan menghancurkan tatanan masyarakat Papua.Meluasnya eksploitasi SDA dan SDM memperparah kondisi ekonomi masyarakat.

Beberapa contoh realita hidup masyarakat Papua. Misalnya Petani adat dirampas lahannya dengan tujuan transmigrasi dan eksploitasi SDA. Maka, kehilangan kehilangan mata uang dan persaingan antara masyarakat adat dan masyarakat adat juga ketika laut dikuasai masyarakat bukan masyarakat adat akan kehilangan pusatnya. Hal ini terjadi di Papua dan transmigrasi diatur oleh undang-undang Indonesia.

Negara membodohi rakyat Papua. Hal ini ditunjukan dengan pengetahuan yang kritis dan ilmiah dari masyarakat Papua, militer sebagai wujud kehadiran Indonesia di Papua. Negara Indonesia tidak memiliki niat untuk membangun kesadaran kritis, demokratis dan sekolah gratis bagi rakyat sebagai solusi.

Dibutuhkan sekolah alternatif. Sekolah sebagai alternatif membangun kesadaran bersama untuk melawan arus perkembangan kapitalisme, dan merupakan sarana membangun kebudayaan kolektif yang lebih revoluisoner.

Sekolah!

Gratis, Demokratis dan Kritis

Notulensi : Mon Tenoye

Seri Diskusi Guru-guru jalanan 29 Oktober 2021