Pemekaran Dan Penghancuran Terhadap Perempuan Papua

0

Menyambut 109 tahun hari perempuan internasional

Diskusi para-para kampwolker, 16 Februri 2022

Oleh. Margaretha Douw

Gambar Ilustrasi diambil dari Google.

Apa itu pemekaran wilayah?

Pemekaran wilayah adalah suatu upaya dengan alasan seperti; pemerataan dan keadilan, kondisi geografis yang luas, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga efektif dan efisien. Perbedaan masyarakat yang tidak berkembang secara teknologi dan ilmu pengetahuan sering menjadi alasan, untuk meloloskan kebijakan pemekaran wilayah. Indonesia pada prinsip ekonomi politik menganut system kapitalisme. Kapitalisme adalah paham ekonomi politik yang berkembang setelah revolusi industri di Eropa, bentuknya kepemilikan alat kerja (mesin bajak, mesin sensor, cangkul, komputer dsb), sasaran produksi (tanah, pabrik, bangunan dsb), tenaga kerja (pegawai) dikuasai oleh pemilik modal atau segelintir orang. Misalnya PT.Freeport Indonesia, dimiliki oleh pemodal-pemodal asal Amerika, beberapa negara di Eropa, sedangkan Indonesia mendapatkan pajak, hasil dari pajak tersebut dibagi-bagi, hanya sedikit untuk orang Papua. Papua mendapatkan apa dari eksploitasi PT.Freeport Indonesia?

Papua mendapatkan kehilangan tanah adat, kebudayaan, hujan peluru, pemerkosaan perempuan, penelantaran anak, penghinaan, bahkan satupun alat kerja di PT. Freeport tidak dimiliki oleh suku atau orang Papua. Orang Papua dipisahkan dengan tanah (sasaran produksi) kemudian ditawarkan uang sebagai alat tukar (uang rupiah) jika ingin bertahan

hidup. PT. Freeport Indonesia adalah satu contoh eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua. Sejarah PT Freeport Indonesia di Papua berawal ketika kontrak karya PT. Freeport 7 April 1967 setelah rezim orde baru mengesahkan Undang -undang (UU) penanaman modal asing 1 Januari 1967. Pada era orde lama telah dilakukan operasi militer di seluruh Papua sejak 1961, Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Pemekaran ialah penggabungan daerah di Indonesia atau pembentukan wilayah administratif baru ditingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

Bagaimana kondisi perempuan di wilayah pemekaran ?

Undang-undang otonomi khusus (OTSUS) yang disahkan pada 21 November 2001, menjadi landasan kebijakan untuk mempermudah pemekaran. Dua tahun setelah disahkan, bulan Februari 2003 dilakukan pemekaran provinsi Papua barat. Adanya pemekaran di wilayah papua ini, kita dapat membandingkan kembali kehidupan sebelumnya dengan sekarang (otonomi khusus), lebih khususnya lagi kehidupan perempuan Papua, kondisi saat ini seperti dipukul mundur, dari berbagai aspek. Aspek ekonomi, budaya, maupun sumber daya alam yang dikeruk habis-habisan. Kehidupan masyarakat Papua yang bergantung pada alam sekarang dibuat bergantung pada uang dan kebijakan pemerintah. Bergantung pada uang produksi barang pabrik diproduksi skala besar di pulau Jawa, sedangkan Papua menjadi lahan pasar penjualan menciptakan ketergantungan produk bahan jadi. Ketergantungan terhadap kebijakan negara misalnya kebijakan beras raskin (beras untuk orang miskin), kebijakan ini sangat erat dengan stigma kemiskinan dan standarisasi hidup bahwa beras adalah bahan pangan yang harus dikonsumsi sebagai standar masyarakat.

Kehidupan komunal masyarakat

Masyarakat Papua pada dasarnya sebelum ada interaksi dengan bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Jerman, Indonesia telah memiliki kebudayaan dan sistem ekonomi politiknya sendiri yang membentuk sosial dan kebudayaan. Kehidupan komunal bergantung ke alam air, hutan dan tanah. Perlahan disingkirkan dengan paksa, lewat ekspansi wilayah penyebaran pos" militer. Penyebaran pos-pos militer sebagai syarat pemekaran wilayah, dampaknya perempuan menjadi sasaran pemerkosaan, lari dan hidup di hutan, ketakutan, melahirkan anak di hutan, diperparah tidak mendapatkan akses kesehatan yang baik dan akses pendidikan yang baik pula, mereka semakin hidup dalam keterpurukan. Contohnya 2018 ditemukan gizi buruk di Asmat di lain sisi 'Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R Suhyar, mengatakan bahwa ada cadangan minyak dan gas yang terkandung di blok Asmat, bagian selatan, Papua.'¹ Diperkirakan ada sekitar 45 miliar barel minyak dan gas di Papua, salah satunya di Asmat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kekayaan alam Papua dengan kemiskinan akut, kelaparan serta kurang gizi. Bahkan Jokowi beberapa kali mengunjungi Asmat juga berencana untuk memindahkan penduduk Asmat, katanya ke tempat yang lebih baik, nyatanya untuk tindakan eksploitasi sumber daya alam. Realitas penindasan ini yang disebut Kolonialisme dan akarnya kapitalisme.

Mengapa pemekaran itu ada?

Pemekaran ada dengan beberapa alasan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun Indonesia yang menganut sistem ekonomi politik kapitalisme memandang bawah pemekaran ada upaya ekspansi modal, ekspansi perusahaan, genosida, ekosida danetnosida. Orang asli Papua (OAP) bukannya hidup damai namun hidup dalam kemiskinan,

ketertinggalan dari berbagai aspek kehidupan dan ini juga tidak terlepas dari tujuan militer untuk menghancurkan gerakan-gerakan rakyat yang ada di basis alat pelindung pemodal, dan pemekaran juga ada di tanah Papua. Pemekaran sebagai katalis untuk membuka pintu kepunahan ras/suku (genosida), menambah kaum transmigran adalah upaya program kependudukan, segala perusahaan maupun investasi masuk dan berakar, di wilayah yang potensi alamnya masih utuh lewat pemekaran yang ada, dan ini semua tidak terlepas dari pengaruh kapitalisme global dan pemekaran juga dilakukan tidak terlepas dari pinjaman-pinjaman modal yang dilakukan oleh negara ke bank dunia yang dikelola oleh pemodal atau kapital itu sendiri.

Apa pengaruh pemekaran terhadap perempuan?

Dengan adanya pemekaran ini, pengaruh yang signifikan terjadi terhadap perempuan adalah mulai muncul adanya, budaya berharap ke pemerintah (ketergantungan), seperti mengharapkan dana desa yang akhirnya membuat mereka lupa akan alam, dan mengelola tanah, bercocok tanam.

Alternatifnya ?

kerja kelompok atau kolektif yang artinya, lakukan pemekaran dalam setiap organisasi basis gerakan rakyat yang kolektif atau perluasan bukan pola negara dengan pengorganisiran massa rakyat, membangun kesadaran, Sambil mempersiapkan tenaga produktif, guru, dokter maupun bidang yang lainnya yang berasal dari rakyat untuk rakyat. Membantu rakyat untuk mencabut kapitalisme di akar dan menghapuskan kolonialisme.

Penulis adalah bendahara Umum Komunitas Green Papua. tulisan ini dihimpun dari hasil diskusi kolektif Para-Para Kampwolker.


Referensi:

1. https://jubi.co.id/potensi-papua-capai-45-miliar-barel-blok minyak-dan-gas-ditemukan -di-asmat/amp/


Mengundang kawan-kawan untuk mengikuti Diskusi rutin setiap hari Rabu jam 16.00 WP

Di Kamp Wolker.

Kontak person: 081240168586 (C.G)

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)

#buttons=(Menerima!) #days=(20)

Blog kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Pelajari
Accept !
Ke Atas